PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Silahkan download :

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 356/4429/SJ TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

SILAHKAN DOWNLOAD :

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 356/4429/SJ TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

KUMPULAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TERBARU

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.3-V/99 PERIHAL PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TA 2017
Formulir 1 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Pusat
Formulir 2 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Daerah

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.128-3/99 HAK KEPEGAWAIAN BAGI PNS YANG MENGALAMI PENURUNAN ESELON JABATAN SESUAI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.108-6/99 PERIHAL PENJELASAN  ATAS BEBERAPA  PERMASALAHAN  KEPEGAWAIAN SEBAGAI  DAMPAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR  18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT  DAERAH

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.71-1/99 PERIHAL PENJELASAN  ATAS BEBERAPA  PERMASALAHAN  KEPEGAWAIAN SEBAGAI  DAMPAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.20-3/99 PERIHAL KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN

KUMPULAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TERBARU

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180/3935/SJ TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 582/476/SJ TENTANG PENCABUTAN/ PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG MENGHAMBAT BIROKRASI DAN PERIZINAN INVESTASI

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 570/3203/SJ TENTANG PERCEPATAN PEMBERIAN IZIN DAN NON IZIN BERUSAHA

INSTRUKSI MENDAGRI NOMOR 061/2911/SJ TAHUN 2016 SEBAGAI TINDAK LANJUT PP 16 TAHUN 2016

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 1982 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH