PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 13/Per/M.KUKM/X/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

 Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 13/Pe /M.KUKM/X/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

1. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA SELURUH INDONESIA

2. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 32 /PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 32 /PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 139 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 139 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 582/476/SJ TENTANG PENCABUTAN/ PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG MENGHAMBAT BIROKRASI DAN PERIZINAN INVESTASI

Silahkan download :

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 582/476/SJ TENTANG PENCABUTAN/ PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG MENGHAMBAT BIROKRASI DAN PERIZINAN INVESTASI

SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 188/3774/SJ PERIHAL PEDOMAN PERSETUJUAN PERDA TENTANG PERANGKAT DAERAH

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 188/3774/SJ PERIHAL PEDOMAN PERSETUJUAN PERDA TENTANG PERANGKAT DAERAH

SURAT EDARAN MENPAN DAN RB NOMOR : B/3116/M.PANRB/09/2016 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH BOMOR 18 TAHUN 2016

SILAHKAN DOWNLOAD :

SURAT EDARAN MENPAN DAN RB NOMOR : B/3116/M.PANRB/09/2016 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH BOMOR 18 TAHUN 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN-KOTA

Meskipun Permendagri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota belum ditetapkan, namun bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota setidaknya sudah dapat memperkirakan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

1. Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

2. PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI FASILITASI DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH