PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Silahkan download :

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 356/4429/SJ TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

SILAHKAN DOWNLOAD :

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 356/4429/SJ TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

KUMPULAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TERBARU

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.3-V/99 PERIHAL PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TA 2017
Formulir 1 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Pusat
Formulir 2 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Daerah

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.128-3/99 HAK KEPEGAWAIAN BAGI PNS YANG MENGALAMI PENURUNAN ESELON JABATAN SESUAI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.108-6/99 PERIHAL PENJELASAN  ATAS BEBERAPA  PERMASALAHAN  KEPEGAWAIAN SEBAGAI  DAMPAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR  18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT  DAERAH

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.71-1/99 PERIHAL PENJELASAN  ATAS BEBERAPA  PERMASALAHAN  KEPEGAWAIAN SEBAGAI  DAMPAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30/V.20-3/99 PERIHAL KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN

KUMPULAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TERBARU

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180/3935/SJ TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 582/476/SJ TENTANG PENCABUTAN/ PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG MENGHAMBAT BIROKRASI DAN PERIZINAN INVESTASI

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 570/3203/SJ TENTANG PERCEPATAN PEMBERIAN IZIN DAN NON IZIN BERUSAHA

INSTRUKSI MENDAGRI NOMOR 061/2911/SJ TAHUN 2016 SEBAGAI TINDAK LANJUT PP 16 TAHUN 2016

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 1982 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 13/Per/M.KUKM/X/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

 Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 13/Pe /M.KUKM/X/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

1. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA SELURUH INDONESIA

2. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 32 /PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 32 /PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 139 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 139 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 582/476/SJ TENTANG PENCABUTAN/ PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG MENGHAMBAT BIROKRASI DAN PERIZINAN INVESTASI

Silahkan download :

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 582/476/SJ TENTANG PENCABUTAN/ PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG MENGHAMBAT BIROKRASI DAN PERIZINAN INVESTASI

SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 188/3774/SJ PERIHAL PEDOMAN PERSETUJUAN PERDA TENTANG PERANGKAT DAERAH

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 188/3774/SJ PERIHAL PEDOMAN PERSETUJUAN PERDA TENTANG PERANGKAT DAERAH

SURAT EDARAN MENPAN DAN RB NOMOR : B/3116/M.PANRB/09/2016 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH BOMOR 18 TAHUN 2016

SILAHKAN DOWNLOAD :

SURAT EDARAN MENPAN DAN RB NOMOR : B/3116/M.PANRB/09/2016 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH BOMOR 18 TAHUN 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN-KOTA

Meskipun Permendagri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota belum ditetapkan, namun bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota setidaknya sudah dapat memperkirakan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

1. Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

2. PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI FASILITASI DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS URUSAN PANGAN DAN DINAS URUSAN PERTANIAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS URUSAN PANGAN DAN DINAS URUSAN PERTANIAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA

KUMPULAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERBARU

Silahkan download :

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 821/970/SJ TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT OLEH PENJABAT (PJ)/ PELAKSANA TUGAS (PLT)/ PENJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA DAERAH PADA DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN PILKADA SERENTAK

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 019.3/101/SJ TENTANG TATA CARA KONSULTASI PEMERINTAHAN DAERAH KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 050/795/SJ TENTANG PENYUSUNAN RPJMD DAN RKPD TAHUN 2017

SURAT  EDARAN MENDAGRI  NOMOR 910/106/SJ TENTANG PETUNJUK  TEKNIS  PENGANGGARAN,  PELAKSANAAN DAN  PENATAUSAHAAN SERTA  PERTANGGUNGJAWABAN DANA  BANTUAN  OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI  YANG DISELENGGARAKAN  OLEH KABUPATEN/KOTA  PADA  ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 356/4429/SJ TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 061/2030/SJ TENTANG PENATAAN PERANGKAT DAERAH DAN PERCEPATAN PENGALIHAN P3D

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :  910/3549/SJ  TENTANG  Penyesuaian APBD/P-APBD atas Penundaan sebagian DAU Tahun Anggaran 2016

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :  900/1843/Keuda  TENTANG  Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :  900/4627/SJ  TENTANG Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Silahkan download  (klik SKIP AD di pojok kanan atas setelah halaman baru terbuka) :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADAPERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSANPEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN